peristiwa.online — Baru-baru ini peraturan tentang kawasan bebas asap rokok mulai diberlakukan di kampus FH ULM. Peraturan ini sendiri sebelumnya belum pernah diterapkan dan tentunya mendapat respon yang beragam dari warga kampus, mengingat cukup banyak mahasiswa maupun dosen yang merokok. Diterapkannya peraturan ini merujuk pada Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, apa saja yang diatur dalam perda tersebut?

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku demi melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Seperti yang tercantum pada Pasal 5: “Bahwa setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan“. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 6 yang berbunyi: “Bahwa setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok“.

Tidak hanya itu, perda tersebut juga mengatur tentang kawasan yang diharuskan bebas dari rokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2): “Kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan oleh walikota meliputi;
– fasilitas pelayanan kesehatan,
– tempat proses belajar mengajar,
– tempat anak bermain,
– tempat ibadah,
– angkutan umum,
– tempat kerja,
– tempat umum, dan
– tempat lain yang ditetapkan”.

Lebih jelasnya pada Pasal 4 telah menyebutkan prinsip penetapan kawasan bebas rokok adalah:
– 100% kawasan tanpa asap rokok.
– Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup.
– Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum.

Mengingat kampus termasuk sebagai tempat proses belajar-mengajar, maka tidak salah jika perda tersebut diberlakukan. Justru sudah seharusnya ditaati karena merupakan peraturan yang masih berlaku. Perihal pengadaan tempat khusus untuk merokok, tempat proses belajar-mengajar tidak termasuk sebagai tempat yang diperbolehkan untuk menyediakannya, karena merujuk pada Pasal 9, tempat yang diperbolehkan menyediakan tempat khusus untuk merokok hanya tempat kerja dan tempat umum.

Meskipun perda ini tidak secara penuh melindungi hak-hak asasi para perokok pasif, setidaknya dengan adanya langkah ini, peran pemerintah menjadi semakin nyata dalam menjaga lingkungan serta udara yang bersih dan sehat. Dalam hal ini juga, pihak pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana tercantum pada Pasal 14 ayat (1) dalam rangka memonitor pemberlakuan perda tersebut.

Peliput: Fathony Dwi Sanjaya

Baca juga berita sebelumnya: http://peristiwa.online/index.php/2020/02/27/berlakukan-perda-rokok-di-kampus-begini-tanggapan-mahasiswa/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here